Minggu, 30 Mei 2010



TUGAS AKADEMIS TEORI ORGANISASI UMUM 2
BAB 10 S/D BAB 14






NAMA : RAHMADDY SUTOPO
KELAS : 2KA21
NPM : 11108564


FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS GUNADARMA 2010
Kata Pengantar

            Puji syukur saya ucapkan kehadirat allah swt, karena atas berkah, rahmat dan hidayahNYA penulis dapat menyelesaikan tugas akademis mata kuliah teori organisasi umum 2 ini dengan baik dan lancar.
            Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tauladan bagi kita sebagai umatnya, terima kasih penulis ucapkan kepada dosen mata kuliah teori organisasi umum 2 dan seluruh rekan – rekan  yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tugas ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah yang di  masukan dalam materi softskill dimana penulis diarahkan untuk memiliki kemampuan diluar kemampuan teori (hardskill) sehingga dapat bersaing menuju dunia kerja.
           Tak lupa penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan dari tulisan maupun tugas yang penulis, karena keterbatasan literature dan referensi yang penulis dapatkan. Akhir kata penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan yang lainnya.






Bekasi, April 2010


                                                      
                                                                                    
                                                                                                                Penulis

Daftar Isi

Bab X
PENDAPATANNASIONAL
a.       PERPUTARAN RODA PEREKONOMIAN
b.      METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
c.       MASALAH DAN KETERBATASAN PERHITUNGAN PDB
Bab XI daN Bab  XII
a.       ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL DENGAN  PEREKONOMIAN TERTUTUP SEDERHANA  DUA SEKTOR.
b.      MODEL ANALISISI DENGAN VARIABLE INVESTASI DAN TABUNGAN
c.       ANGKA PENGGANDA
d.      HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN PENGANGGURAN.
Bab XIII dan Bab XIV
Uang, Bank dan Penciptaan Uang
a.       PENGERTIAN
b.      TEORI UANG DAN MOTIF MEMEGANG UANG
c.       BANK SENTRAL DAN BANK UMUM
d.      KEBIJAKSANAAN MONETER









BAB X
PENDAPATAN NASIONAL
Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

10.1 Konsep

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional
  • Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara
  • Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
  • Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
  • Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
  • Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
  • Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

10.2 Penghitungan

Jasa perbankan turut mempengaruhi besarnya pendapatan nasional
Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
  • Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
  • Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
  • Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (XM)

10.3 Manfaat

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.
Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

10.4 Faktor yang memengaruhi

  • Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.
Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional
Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.
  • Konsumsi dan tabungan
Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.
  • Investasi
Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.










BAB XI dan XII
ANALISIS PENDAPATAN NASIONAL UNTUK PEREKONOMIAN TERTUTUP SEDERHANA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

11.1  Analisis pendapatan nasional dengan perekonomian sederhana tertutup sederhana dua   sector.
     Tolok ukur yang biasa dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara diantaranya adalah pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Pendapatan nasional (National Income) adalah merupakan salah satu tolok ukur yang sangat penting dalam menganalisis dan mengatasi masalah-masalah ekonomi makro yang dihada­pi masyarakat sesuatu negara. Dalam  menghitung pendapatan nasional terdapat tiga metode yang dapat digunakan yakni:
            1. Metode produksi (Production Approach)
            2. Metode pendapatan (Income Approach)
            3. Metode pengeluaran (Expenditure Approach)
Metode Produksi. Penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ini didasarkan atas jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan sesuatu masyarakat atau  negara dalam satu tahun. Semua nilai hasil akhir barang dan jasa tersebut dijumlahkan. Apabila jumlah produk ke 1 kita tandai dengan Q1, produk ke 2 kita tandai dengan Q2, dan seterusnya hingga produk ke n kita tandai dengan Qn, sedangkan di lain pihak harga satuan produk kita tandai dengan P1, harga satuan produk ke 2 kita tandai dengan P2, dan seterusnya hingga satuan produk ke n yang kita tandai dengan Pn, maka dalam bentuk persamaan matematika pendekatan produk akan kita dapatkan: NI = P1Q1 + P2Q-2 + ..... + PnQn
atau                  NI =
yang mempunyai makna bahwa pendapatan nasional atas dasar harga pasar (NI) besarnya sama dengan produk nasional atas dasar harga pasar.

Metode Pendapatan. Perhitungan pendapatan nasional dengan mengunakan metode pendapatan adalah dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Pendapatan tersebut berupa p-endapatan dari sewa, bunga, upah, keuntungan dan lain sebagainya. Angka yang diperoleh dari penghitungan pendapatan nasinal dengan menggunakan metode ini menunjukkan besarnya Pendapatan Nasional (National Income = NI).
Metode Pengeluaran. Dalam penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, ad-alah dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yakni dari rumahtangga, perusahaan, pemerintah dan sektor luar negeri pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Angka yang diperoleh dari perhitungan ini menunjukkan besarnya Produk Nasional bruto (Gross National Product = GNP) masyarakat dalam perekonomian negara tersebut.
Ke-tiga cara di atas akan menghasilkan nilai yang sama. Dengan kata lain, GNP = GNI = GNE.
Beberapa bentuk  dari istilah "Pendapatan nasional"
Definisi dari pendapatan nasional.
* Produk Nasional Bruto: pendapatan nasional yang dihitung dengan  cara pengeluaran
* Produk Domestik Bruto: pendapatan nasional yang dihitung secara  produksi
* Pendapatan Nasional: pendapatan nasional yang dihitung secara  pendapatan
Dari definisi pendapatan nasional, ini berarti walaupun barang- barang yang diciptakan adalah berbetuk benda, pendapatan nasion­al dihitung dengan menentukan nilai uang dari berbagai jenis barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perekonomian. Tujuannya untuk mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh perbe­daan dalam satuan penghitungan.
Pendapatan Nasional Menurut Harga yang Berlaku dan Pendapatan  Nasional Riil
     Dengan adanya perubahan harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya, maka nilai pendapatan nasional yang dihitung menurut harga yang berlaku pada tahun di mana barang dan jasa yang dijual ke pasar tidak selalu mencerminkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian.  Untuk mengatasinya, haruslah dipastikan agar nilai-nilai pendapatan nasional yang diperbandingkan tersebut dihitung menurut harga yang tetap.  Yang dimaksud, pendapatan nasional menurut harga tetap atau pendapatan nasional riil.  Sebaliknya adalah pendapatan nasional menurut harga yang berlaku.
     Cara yang paling sederhana untuk menentukan pendapatan nasional riil adalah dengan mendeflasikan nilai pendapatan na­sional menurut harga yang berlaku, yakni dengan cara menghitung nilai pendapatan nasional riil dari berbagai tahun dengan mengabaikan pengaruh kenaikan harga yang terjadi dari tahun ke tahun terhadap kenaikan pendapatan nasional pada tahun yang bersangkutan dengan menggunakan indeks harga.
     Salah satu tujuan dari penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara, yakni dengan mengetahui pertambahan penda­patan nasional riil yang terjadi dalam satu tahun tertentu  pada sesua­tu negara yang berlaku dari tahun ke tahun.          
GNPr1 : pendapatan nasional  riil  pada tahun yang tingkat perkembangan ekonominya akan ditentukan.
GNPr0 : pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.
G           : tingkat perkembangan ekonomi yang dicapai dinyatakan dalam persentasi dari GNPr0
Pendapatan Nasional dengan Metode Pengeluaran
     Di negara-negara yang perekonomiannya sudah sangat maju, menghitung pendapatan nasional dengan cara pengeluaran adalah cara yang paling penting.  Karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kegiatan ekonomi yang telah dicapai.
     Dalam menghitung nilai pendapatan nasional menurut metode pengeluaran, kita harus dapat membedakan  antara barang jadi dan barang setengah jadi.  Hal ini karena dalam perekonomian suatu negara sering berlaku keadaan di mana sesuatu barang diproses oleh beberapa perusahaan sebelum menjadi barang jadi.  Berarti suatu barang jadi mungkin telah beberapa kali diperjual belikan di pasar sebelum selesai mengalami proses produksi.  Apabila  semua nilai jualbeli yang terjadi dijumlah­kan ke dalam pendapatan nasional, maka nilai yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan nilai produksi yang sebenarnya telah  diciptakan. Untuk menghindari hal tersebut, maka yang harus dijum­lahkan di dalam menghitung pendapatan nasional adalah: (1) nilai barang jadi saja, atau (2) nilai-nilai tambahan yang diciptakan dalam setiap tingkat proses produksi.
Penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, membedakan pengeluaran dalam 4 golon­gan, yaitu:
1.   Pengeluaran konsumsi rumahtangga, yakni pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga- rumah tangga atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan.
2.   Konsumsi pemerintah, yakni pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atas barang yang bersifat konsumtif, artinya barang bukan kepentingan investasi.
3.   Pembentukan modal bruto atau investasi bruto, yakni pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha guna membeli barang dan modal untuk mendirikan perusahaan ataupun memperluas perusahaan sendiri.
4.   Ekspor bersih atau ekspor neto, yakni penjualan barang dan jasa yang diproduksikan di negara yang bersangkutan ke negara lain dikurangi dengan pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksikan di negara lain oleh penduduk negara tersebut. Atau dengan kata lain ekspor neto adalah ekspor bruto dikurangi impor
Penggolongan ini sesuai dengan corak analisis makroekonomi, yang juga membedakan jenis pengeluaran dalam masyarakat seperti yang dilakukan dalam penghitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran.
Nilai yang diperoleh dalam perhitungan dinamakan  Produk Nasional Bruto (GNP atau Gross National Product)  menurut harga pasar.  Ada juga yang menyebut sebagai pengeluaran atas pendapatan nasional, karena nilai-nilai yang ditunjukkan dalam penghitungan tersebut menggambarkan berbagai jenis pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi di negara itu.
Peranan Berbagai Sektor Dalam Menciptakan Pendapatan Nasional
Cara kedua untuk menghitung pendapatan nasional adalah dengan cara produksi.  Nilai pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai-nilai tambahan yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor yang ada dalam perekonomian.  Seluruh nilai tambahan yang diciptakan dalam sesuatu sektor merupakan nilai produksi dari sektor tersebut yang disumbangkan kepada pendapatan nasion­al.
Di samping untuk menunjukkan besarnya kontribusi dari tiap-tiap sektor ekonomi kepada pendapatan nasional, penghitungan pendapatan nasional dengan cara produksi dilakukan hanya dengan menjumlahkan nilai-nilai tambahan yang diciptakan, adalah dengan tujuan untuk menghindari penghitungan dua kali. Dalam proses produksi barang jadi, akan menggunakan barang setengah jadi yang dihasilkan oleh industri lain, artinya output suatu perusahaan menjadi input bagi perusahaan lain. Misalnya yang termasuk produksi pakaian adalah produksi tukang jahit, produksi kue dengan produksi terigu dan sebagainya. Sebagai contoh, nilai penjualan dari seluruh perusahaan yang tergolong dalam industri pakaian adalah sebesar Rp. 3 milyar. Nilai bahan mentah untuk memproduksi barang tersebut sebesar Rp.750 juta, maka nilai pendapatan nasional dari sektor industri pakaina yang dihitung berdasarkan metode produksi bukan sebesar Rp. 3 milyar, karena di dalamnya terdapat nilai bahan mentah sebesar Rp.750 juta yang dihitung pada saat menghitung nilai pendapatan nasional dari sektor industri barang setengah jadi. Dengan demikian terjadi penghitungan dua kali. Untuk menghindari hal tersebut, yang dihitung adalah nilai tambah yang diciptakan oleh industri tiap sektor. Dari contoh di atas nilai tambah yang diciptakan dalam industri pakaian adalah Rp. 3 milyar dikurangi Rp.750 juta, yakni sebesar Rp. 2 milyar 250 juta. Nilai tersebut merupakan besarnya sumbangan industri itu kepada pendapatan nasional.
Perbedaan antara Produk Nasional Bruto Menurut Harga Pasar  dengan Produk Domestik Bruto Menurut Harga Faktor
Nilai pendapatan nasional yang dihitung dengan metode penge­luaran biasa disebut dengan Produk Nasional Bruto menurut harga pasar, se­dangkan dengan metode produksi biasa disebut dengan Produk Domestik Bruto menurut harga faktor.  Faktor yang menyebabkan perbedaan penggu­naan istilah tersebut adalah:
1.   penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran berbagai barang dan jasa yang terma­suk dalam pendapatan nasional dihitung menurut harga pasar.  Dengan cara produksi, nilai produksi yang diciptakan oleh berbagai sektor dihitung menurut harga faktor (gaji dan upah, bunga, sewa dsb).
2.   perbedaan kedua cara penghitungan pendapatan nasional tersebut adalah dalam memperlakukan:
(i)   pendapatan faktor produksi yang dimiliki negara-negara lain yang digunakan di  negara tersebut
(ii)  pendapatan yang diperoleh penduduk negara itu dari faktor produksi yang dimilikinya, yang digunakan  oleh negara lain. 
Perbedaan nilai antara pernyataan (i)  dengan pernyataan (ii) disebut dengan: pendapatan faktor neto dari luar negeri.
Dalam penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi, nilai pendapatan faktor dari luar negeri tidak termasuk dalam nilai pendapatan nasional, akan tetapi nilai pembayaran pendapa­tan faktor ke luar negeri diperhitungan.
Pendapatan Nasional: Pendapatan dari Faktor Produksi
Cara Menggolongkan Pendapatan Faktor  Produksi
Pendapatan nasional tidak ditentukan dengan menghitung dan menjumlahkan seluruh gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam satu tahun tertentu.  Karena dalam perekonomian terdapat banyak kegia­tan di mana pendapatannya merupakan gabungan dari gaji atau upah, sewa, bunga dan keuntungan.
Penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan, pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi dengan cara sebagai berikut:
1.   Pendapatan para pekerja, yakni: gaji dan upah.
2.   Pendapatan dari usaha perseorangan (perusahaan perseorangan).
3.   Pendapatan dari sewa.
4.   Bunga neto, yakni: seluruh nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi bunga  pinjaman konsumsi dan bunga  pinjaman pemerintah.
5.   Keuntungan perusahaan.

            Bunga pinjaman pemerintah dan bunga pinjaman untuk konsumsi tidak dihitung sebagai bagian dari pendapatan nasional karena dipandang pembayaran bunga yang diperoleh tersebut bukan­lah bunga yang dibayarkan kepada modal yang dimiliki oleh masyar­akat dan perusahaan, yang dipinjamkan untuk digunakan dalam kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembentukan modal/inves­tasi. Berdasarkan alasan yang sama bunga yang dibayar oleh konsu­men untuk membeli barang-barang konsumsi secara cicilan tidak termasuk sebagai bagian dari pendapatan nasional.
Penghitungan Pendapatan Nasional di Indonesia
Penghitungan Menurut Metode Produksi
 Pendapatan nasional di Indonesia yang dihitung dengan cara produksi, nilai pendapatan nasional yang diperoleh dinamakan Produk Domestik Bruto menurut harga pasar.  Hal ini berarti di dalam menilai produksi yang tercipta di tiap-tiap sektor, bukan saja dihitung pembayaran kepada faktor-faktor produksi yang digunakan, tetapi juga pajak tak langsung yang dibayar oleh tiap-tiap sek­tor.
Penghitungan Menurut Metode Pengeluaran
Dengan penghitungan pendapatan nasional menggunakan metode pengeluar­an, maka dapat diketahui sekaligus Produk Domestik Bruto, Produk Nasional Bruto dan Pendapatan Nasional. Yang terlebih dahulu diperoleh adalah Produk Domestik Bruto.  Dalam penghitungan pendapatan nasional Indonesia dan beberapa negara berkem­bang lainnya, dari penjumlahan berbagai jenis pengeluaran dalam masyarakat yang kemudian dikurangi dengan impor diperoleh Produk  Domestik Bruto menurut harga pasar.
     Untuk memperoleh Produk Nasional Bruto, maka Produk Domes­tik Bruto harus ditambah dengan pendapatan faktor bersih dari luar negeri. Apabila Produk Nasional Bruto dikurangi pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) dan penyusutan nilai, maka akan diperoleh Pendapatan Nasional. Meskipun penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan tidak dilakukan di Indonesi, namun nilai pendapatan nasional masih dapat diperoleh.
11.2  Model analisis dengan variable investasi, tabungan.
Pendapatan nasional merupakan ukuran pengeluaran aktual dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto. Teori pendapatan nasional membahas pengeluaran yang diinginkan dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto.
Pendapatan disposibel :  pendapatan yang bisa dibelanjakan
Pendapatan disposibel bagi rumah tangga digunakan untuk 2 kegiatan :
1.      Kegiatan konsumsi
2.      Menabung
KURVA KONSUMSI  DAN TABUNGAN
Formulasi Pengeluaran agregat:
AE  = C + I  + G  + (X-M)
Keterangan :
AE       = pengeluaran agregat
C                     = pengeluaran konsumsi
I                       = pengeluaran investasi
G                     = pengeluaran pemerintah
X-M    = ekspor netto

11.3  Angka pengganda
Investasi adalah salah satu hal penting dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah.  Peningkatan atau injeksi investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat seperti dalam model ekonomi makro Keynes, tetapi juga meningkatkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam persepektif waktu yang lebih panjang, maka investasi akan meningkatkan stok kapital, dan setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
            Selanjutnya, Soediyono (1992) meski berbicara pada level negara (nasional), tetapi masih relevan untuk diterapkan di tinggkat regional. Dikatakan bahwa masyarakat yang perekonomiannya tumbuh dan berkembang disebabkan oleh karena investasi nettonya bernilai positip (investasi bruto lebih besar dari pada penyusutan). Apabila pemerintah menginginkan untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya, maka kapasitas produksi daerah perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk memperbesar kapasitas produksi perlu peningkatan stok kapital. Agar supaya stok kapital meningkat, maka diperlukan  investasi yang besar.
            Tarigan (2004) menggambarkan bahwa injeksi investasi di suatu daerah tidak hanya berpengaruh pada ekspor daerah tersebut, tetapi juga meningkatkan ekspor daerah-daerah  lain. Dengan menggunakan asumsi tiga daerah, yaitu I, J dan K, maka pengaruh injeksi investasi  seperti digambarkan pada Gambar 2.
Dengan menggunakan Model Pertumbuhan Interregional, maka diperoleh persamaan pendapatan regional sebagai berikut :
 
karena , maka persamaan di atas menjadi :
maka  persamaan di atas diartikan bahwa: pendapatan daerah-i (Yi) terdiri dari penjumlahan pengeluaran otonom ditambah dengan ekspor dikalikan dengan multiplier regional. 
            Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat kita lihat bahwa investasi (I) pada suatu daerah akan berpengaruh langsung dan bernilai positip terhadap pendapatan daerah (Y) tersebut. Artinya, apabila investasi di suatu daerah bertambah besar, maka secara teoritis akan meningkatkan pendapatan daerahnya. Besarnya dampak perubahan pendapatan daerah akibat perubahan investasi () tergantung pada angka pengganda (multiplier) regional. Angka pengganda regional (K) dari persamaan di atas, adalah :
dY/dI = 
dimana :
k    =  multiplier regional
c    =  marginal propensity to consume
m   =  marginal propensity to import
t     =  tingkat pajak marginal

11.4  Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflsi dan pengangguran.
Salah satu tujuan perlindungan dan konservasi alarn adalah mengupayakan kelestarian Hngkungan hidup di Indonesia untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Pencapaian tujuan ini berarti memaksimalkan nilai total ekonomi dari kawasan konservasi, bukan hanya penerimaan finansial. Perhatian yang lebih fokus untuk memaksimalkan penerimaan saja hanya berarti memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dalam pengelolaan sumber daya alarn, para pengambil kebijakan tergantung pada sejumlah teknik-teknik penilaian ekonomi sumber daya untuk menentukan nilai ekonomi dari suatu kawasan, yang dimulai dengan penghitungan penerimaan finansial yang diderivasi oleh suatu kawasan tertentu. Setelah itu baru beralih ke penilaian ekonomi sumber daya guna mendapatkan nilai ekonomi tak langsung dari suatu kawasan konservasi.. Dengan memiliki informasi yang lengkap, para pengambil kebijakan dapat memprioritaskan kawasan-kawasan untuk konservasi dan menentukan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaannya.


a.  Penghitungan Penerimaan
Kawasan konservasi Indonesia menghasilkan penerimaan signifikan dari pungutan kepada para pengunjung, kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh pemegang konsesi pertambangan, HPH dan pemungut hasil hutan non-kayu. Data tersebut relatif mudah diperoleh oleh para pengambil kebijakan, tapi data tersebut hanya menjelaskan perkiraan awal saja terhadap nilai ekonomi kawasan konservasi. Sebagai contoh, tabel 3 di bawah ini memperlihatkan penerimaan yang dihasilkan dari tiket masuk di sepuluh Taman Nasional di Indonesia. Selama lima tahun, sepuluh Taman Nasional tersebut yang meliputi lebih kurang 3,6 juta hektar hanya menghasilkan penerimaan dari tiket masuk sebesar Rp. 3 miliar. Jumlah uang tersebut jelas kecil dengan lahan yang seluas itu, tapi sebetulnya nilai ekonomi dari kawasan tersebut jauh lebih besar dari angka itu. Kawasan konservasi juga menghasilkan penerimaan bagi pemerintah nasional dan lokal melalui pengurusan administrasi perizinan bisnis ekowisata dan kontribusi sektor ekowisata tersebut. Selama tahun fiskal 1994/95 -1997/98, penenmaan yang diperoleh dari pengeluaran izin ekowisata saja mencapai Rp. 395 jula.
Tabel 3.7. Penerimaan dari Tiket Masuk ke Sepuluh Taman Nasional di Indonesia
(dalam ribuan rupiah)
Taman Nasional

Tahun Fiskal

Total

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Gunung Leuser

15,592

39,127

43,811

26,142

37,616

162,28













7

Kerinci Seblat

1,327

2,123

426

1,889

0

5,766

Ujung Kulon

15,060

11,555

9,611

14,094

14,643

64,953

Gn. Gede Pangrango

67,003

52,535

72,496

56,046

68,374

316,45













4

Baluran

35,029

16,733

29,248

27,553

22,873

131,43













5

Bromo Tengger

0

327,015

246,299

339,753

348,172

1,261,













239

Bali Barat

67,538

66,816

67,100

82,600

70,300

354,35













4

Komodo

68,636

55,299

68,228

74,504

400,450

667,11













7

Tanjung Putting '^"

10,602

14,567

17,860

17,240

14,883

75,153

Bukit Barisan Selatan

0

0

0

187

0

187

Total

280,786

585,770

555,080

640,009

977,302

3,038,













947

Sumber: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, 1998
b.  Menghitung Nilai Ekonomi di luar Komponen Penerimaan
Tantangan praktis dalam pelaksanaan studi penilaian ekonomi sumber daya adalah menderivasi nilai perkiraan yang kredibel terhadap sumber daya biologis baik dalam konteks terdapat harga pasar atau pada pasar tidak sempurna (Brown et al., 1993). Beberapa manfaat dari kawasan konservasi relatif konkrit, seperti manfaat perlindungan aliran air. Namun, manfaat-manfaat lainnya seperti nilai keberadaan cukup abstrak. Dixon dan Sherman (1990) menggarisbawahi bahwa terdapat lima karakteristik dari kawasan konservasi yang membuat penilaian ekonomi sumber daya menjadi sulit:
    Tidak ada persaingan: Tidak ada kompetisi dalam mengkonsumsi jasa-jasa yang diberikan oleh kawasan konservasi
    Tidak ada pengecualian: Akses yang terbuka terhadap sumber daya sering menyebabkan tidak adanya harga pasar terhadap sumber daya tersebut kendati pun nilai aktualnya cukup besar.
    Manfaat mengalir ke luar kawasan: Manfaat kawasan konservasi dapat menyebar ke wilayah pemukiman penduduk non-tempatan, propinsi atau negara lain, yang menyebabkan harga jasa-jasa ini berada di bawah nilai sesunguhnya.
    Ketidakpastian: Kegagalan pasar terjadai karena informasi yang tidak lengkap atau tidak benar mengenai kelangkaan sumber daya alam yang terdapat di dalam kawasan konservasi.
    Tidak dapat diperbaharui: Seandainya suatu kawasan konservasi rusak, jelas akan memakan waktu berabad-abad untuk dapat mengembalikannya lagi seperti sediakala, sehingga suplai barang dan jasa menjadi tidak elastis yang menyebabkan nilai aktual dari kawasan konservasi tersebut sulit diukur
Namun, para ekonom telah mengembangkan beberapa teknik yang telah diujicoba untuk menghitung nilai ekonomi pada berbagai keadaan yang berbeda. Teknik-teknik penilaian ekonomi tersebut telah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka sebelumnya. Di bawah ini akan didiskusikan beberapa aplikasinya di Indonesia dan negara-negara lain.

B. APLIKASI TEKNIK-TEKNIK PENILAIAN EKONOMI
a. Market Based Technique
Teknik ini menggunakan harga pasar aktual sebagai harga yang dianggap mendekati nilai dari barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh kawasan konservasi. Prinsip dari metode ini adalah dasar penentuan nilai ekonomi kawasan dari hasil produksi dan kesehatan masyarakat.
Pengaruh terhadap produksi
Kawasan konservasi menjamin kebertahanan industri-industri yang bertumpu atas sumber daya alam produktif. Sehingga, jika kawasan konservasi dirusak, maka akan menyebabkan jumlah produksi menurun. Harga pasar dari jumlah produksi yang hilang tersebut merefleksikan nilai ekonomi dari kawasan konservasi. Sebagai contoh, Cannon (1999) mengestimasi dampak ekonomi akibat praktek eksploitasi hutan terhadap perikanan tradisional di kepulauan Togean, Sulawesi Tengah. Eksptoitasi hutan di kepulauan ini seluas 750 hektar per tahun, yang menyebabkan meningkatnya sedimentasi kira-kira 3.750 meter dari garis pantai dan menganggu terumbu karang yang mendukung perikanan tradisional tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah tangkapan ikan sebesar 50% atau mengalami kerugian sebesar Rp. 2,3 miliar per tahun.
Pengaruh terhadap kesehatan
Kawasan konservasi memberi kontribusi terhadap udara dan air bersih untuk kepentingan manusia. Seandainya jasa ekologis ini Mlang, kemampuan manusia untuk memproduksikan sesuatu jelas menurun. Hal ini dapat direfleksikan dari hilangnya pendapatan. Sebagai contoh, kasus kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan 12 juta orang sakit di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia. Kira-kira 2,5 juta hari kerja hilang pada saat itu, yang menimbulkan kerugian ekonomi akibat kehilangan pendapatan potensial sebesar US$ 924 juta (EEPSEA dan WWF, 1998)
b. Cost-Based Techniques
Teknik ini menghitung biaya oportunitas dari kawasan konservasi (biaya/kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat hilangnya akses pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam kawasan konservasi) dan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan barang dan jasa yang secara alami dikontribusikan oleh kawasan konservasi.
biaya oportunitas
Nilai ekonomi kawasan konservasi dapat diketahui melalui nilai bersih sekarang (net present value - NPV) dari berbagai alternatif penggunaan lahan. Suatu studi di Nigeria menunjukkan bahwa NPV hutan alam melebihi NPV perkebunan karet. Perbedaan NPV ini merefleksikan nilai dari hutan alam tersebut (Dimono, Anthonio, dan Coates, 1993) 1
Biaya Preventif
Kawasan konservasi dapat menghindari kerugian masyarakat. Sebagai contoh, fungsi keutuhan hutan banjir di daerah sekitarnya. Seandainya penebangan hutan dilakukan, maka masyarakat dan pemerintah harus mengeluarkan biaya penanggulangan banjir. Biaya tersebut merefleksikan nilai ekonomi hutan tersebut.
Biaya Penggantian
Kawasan konservasi berfungsi mempertahankan kualitas lahan dan siklus nutrisi. Jika terjadi deforestasi, maka akan ia meningkatkan erosi tanah dan hilangnya nutrisi. Nutrisi tersebut dapat diganti oleh pupuk. Biaya yang diketuarkan untuk pembelian pupuk merefleksikan nilai ekonomi dan kawasan konservasi. Sebuah studi di aliran air Magat, Filipina berkesimpulan bahwa nilai ekonomi dari nitrogen, phosphorous danpotassium antara US$50 - $127 per hektar (Barbier, 1995).
c. Travel Cost
Teknik ini menentukan nilai rekreasi dari kawasan konservasi dengan melihat kesediaan membayar (willingness-to-pay) para pengunjung. Teknik ini telah digunakan untuk mengestimasi nilai rekreasi Taman nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Studi ini menemukan bahwa kesediaan membayar para turis manca negara mencapai US$328 per orang untuk mengunjungi taman nasional tersebut. Nilai rekreasi agregat pada tahun 1996 dengan jumlah turis 12,800 mencapai US$4,2 juta (NRMP Report No. 66, 1996)
d. Contingent Valuation
Teknik ini membangun variabel-variabel pasar yang secara langsung bertanya kepada individu-individu tentang kesediaan mereka membayar terhadap barang dan jasa lingkungan yang mereka peroleh serta kesediaan mereka menerima kompensasi jika barang dan jasa lingkungan tersebut tidak dapat mereka manfaatkan lagi. Sebagai contoh, survei di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang melibatkan 800 responden yang ditanyai tentang kesediaan mereka membayar untuk pelestarian hutan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya yang terbentang di propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Studi ini memperlihatkan bahwa responden bersedia membayar sebesar Rp 1 1 .500 per kepala rumah tangga per tahun untuk jasa-jasa yang diberikan oleh taman nasional ini (NRMP Report No. 64, 1996)
 Integrasi Perhitungan Ekonomi dan Lingkungan
Integrasi PDB Konvensional dan Lingkungan
Penggabungan antara perhitungan PDB konvensional atau System National Account (SNA) dan lingkungan, seringkali disebut dengan System Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA), yang menjadi basis dari perhitungan PDB Hijau atau Green GDP. Di dalam model SEEA tersebut telah memasukkan unsur sumber daya alam sebagai kapital yang dipakai untuk menghasifkan barang dan jasa. Karena perlakuan aset alam tersebut sebagai kapital maka seharusnya juga diperhitungkan penyusutannya.
Dalam aktivitas produksi, selalu dihasilkan output yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup dan output sampingan yang membahayakan kehidupan dan kelestarian alam, yaitu berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah menimbulakan penurunan kualitas lingkungan. Kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan ini menimbulkan kegiatan ekonomi baru. Di satu pihak kegiatan ini telah mengangkat nilai PDB, namun dipihak lain keluar sebagai biaya degradasi lingkungan. Dan bila unsure degradasi lingkungan diperhitungkan dalam penyusutan penggunaan aset alam, maka besarnya pendapatan per kapita akan lebih kecil.
























BAB XIII DAN BAB XIV
UANG, BANK DAN PENCIPTAAN UANG

13.1  PENGERTIAN
Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizikan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depositori. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum dapat juga disebut sebagai bank umum pencipta uang giral.
Pengertian bank umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 :
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menujukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern
, yaitu :
1.    Penciptaan uang
Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.
Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
2.    Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran
Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.
Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3.    Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat
Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4.    Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.
5.    Penyimpanan Barang-Barang Berharga
Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
6.    Pemberian Jasa-Jasa Lainnya
Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.
Jasa-jasa ini amat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya.

Penciptaan uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Terdapat tiga cara untuk menciptakan uang; pertama dengan cara mencetak mata uang kertas atau uang logam, kedua melalui pengadaan utang dan pinjaman, serta ketiga melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya seperti pelonggaran kuantitatif. Berbagai praktik dan regulasi untuk mengatur produksi, pengeluaran, dan penarikanan uang, adalah perhatian utama dalam ilmu ekonomi moneter (misalnya tentang persediaan uang, mazhab monetarisme), dan mempengaruhi berjalannya pasar keuangan dan daya beli uang.
Bank sentral bertanggung-jawab mengukur jumlah uang beredar, yang menunjukkan banyaknya uang yang ada pada suatu waktu tertentu. Jumlah uang baru yang tidak diketahui penciptaannya dapat ditunjukkan dengan cara membandingkan pengukuran-pengukuran tersebut pada waktu-waktu yang berbeda.
Perusakan atas mata uang dapat terjadi apabila uang logam dileburkan untuk mendapatkan kembali kandungan logam mulianya. Tindakan ini memperoleh insentif bila ternyata nilai logam yang didapat melebihi nilai nominal uang logam, atau ketika pencetaknya menarik kembali jaminan atas keamanannya.


Mekanika Penciptaan Uang (Semua Uang Adalah Hutang)

Mekanika Penciptaan Uang

Darimana datangnya uang?

Memang kita tahu yang mencetak uang adalah BI (atau kalau di negara lain, ya bank sentral negara bersangkutan). Tetapi bagaimana caranya uang-uang itu akhirnya sampai ke tangan masyarakat?

Pernahkah Anda memikirkannya?

Jawabannya adalah lewat kredit di bank komersial. Uang tercipta saat bank memberikan kredit.

Kredit adalah uang, dan juga adalah hutang, yang harus dibayar kembali plus bunga yang tidak diciptakan saat kredit diberikan.

Anda mungkin saja tidak memiliki hutang, tetapi asal-usul uang Anda adalah dari seseorang, sebuah perusahaan, ataupun sebuah negara yang sebelumnya berhutang terlebih dahulu.

Darimana bank mendapatkan uang tak terbatas yang dipinjamkan ke seluruh manusia di dunia? Jawabannya adalah hanya dari sebatang pena, atau sebuah ketikan di komputer, itulah cara uang diciptakan sebagai kredit.
Berlangsung dengan cara yang sama di negara manapun di dunia.

Sampai kapan pun hutang total (+ bunga) tidak mungkin dilunasi karena bunganya sendiri tidak eksis di masyarakat.

Diumpamakan dalam contoh yang lebih sederhana:
Sebuah masyarakat baru mulai meninggalkan sistem barter, dan sekarang mulai belajar menggunakan uang. Masyarakat ini terdiri dari 100 orang, masing-masing orang meminjam 1 juta ke bank, dan bank menagih 10% bunga kepada masing-masing orang.

Total suplai uang adalah 100 juta, tetapi uang yang harus dikembalikan adalah 110 juta. Ini mission impossible..... Apa yang terjadi adalah sebelum hutang jatuh tempo, sebagian masyarakat harus mengajukan hutang baru, supaya suplai uang cukup untuk digunakan sebagai medium pertukaran di masyarakat dan juga untuk membayar bunga & pokok pinjaman lama bank.

Siklus inflasi dan deflasi (resesi/depresi) berulang-ulang secara periodik, bukan karena hal-hal yang misterius, tetapi karena kebijkan suplai uang (kredit) dari bank-bank komersial.

"Izinkan saya menerbitkan dan mengontrol suplai uang di sebuah negara, dan saya tidak peduli siapa yang membuat hukumnya"
- Mayer Amschel Rothschild, 1790 -


13.2 TEORI UANG DAN MOTIF MEMEGANG UANG
Salah satu fungsi sistem keuangan adalah penciptaan uang. Penciptaan uang antara lain dapat dilakukan melalui bank umum yaitu dengan melalui penciptaan uang giral. Oleh karena itu, bank umum dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Untuk menggambarkan proses penciptaan uang oleh bank-bank umum dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1.
Ketentuan reserve requirement (RR) 5 %

2. Semua loanable funds yaitu dana setelah dikurangi RR, disalurkan dalam bentuk kredit.

3. Setiap transaksi menggunakan cek.

4. Semua transaksi dalam bentuk giro.

5. Simpanan giro pertama sebesar Rp. 1 juta dan disimpan pada Bank Umum A.

Proses transaksi untuk penciptaan uang oleh bank umum perekonomian dengan menggunakan asumsi di atas dimulai dengan simpanan nasabah dalam bentuk Giro pada Bank A sebesar Rp. 1 juta. Untuk memenuhi ketentuan Bank Umum A menahan sebesar Rp. 50 ribu (5 % x Rp. 1 juta) sebagai cadangan. Sisanya sebesar Rp. 950 ribu yang dalam hal ini adalah loanable funds dipinjamkan kepada nasabahnya.

Selanjutnya, nasabah yang mendapatkan kredit tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhanya. Pihak penjual dengan adanya transaksi tersebut memperoleh uang yang kemudian menyetorkannya pada rekening gironya di Bank Umum B sebesar Rp. 950 ribu. Oleh Bank Umum B setelah menahan cadangan sebesar 5 % x Rp. 950 ribu = Rp. 47.500, sisa dananya sebesar Rp. 902.500 kemudian dipinjamkan kepada nasabahnya.

Nasabah yang memperoleh pinjaman dari Bank Umum B membelanjakan uangnya tersebut sebagaimana dengan nasabah Bank Umum A sebelumnya. Oleh pihak penjual yang melakukan transaksi tersebut disetorkan ke rekeningnya di Bank Umum C sejumlah Rp. 902.500 yang kemudian menahan sebagian jumlah tersebut sebagai cadangan likuiditas dan selanjutnya menyalurkannya kembali kepada debitur. Proses transaksi seperti ini akan berulang secara terus menerus yang akan berakhir pada suatu tahap di mana tidak ada lagi sisa cadangan likuiditas sehingga loanable funds menjadi nihil dari jumlah simpanan giro awal.

Pada proses penciptaan uang giral oleh bank umum tersebut yang jumlah awalnya hanya sebesar Rp. 1 juta akan menjadi 20 juta setelah melalui proses penciptaan uang giral dengan mekanisme yang sama seperti dijelaskan di atas. Jumlah uang giral, cadangan likuiditas, dan kredit yang diberikan pada akhir proses penciptaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut

D = S/r

Dimana:

D : Jumlah seluruh uang giral, cadangan dan kredit yang diberikan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang.

S : Jumlah uang giral, likuiditas dan kredit yang diberikan yang tercipta pada awal proses penciptaan uang

r : Ketentuan bagian uang giral (dalam persen) yang harus ditahan oleh bank sebagai cadangan likuiditas (reserve requirement).

a. Tabungan giral : D = S/r

= 1.000.000/5% = Rp. 20.000.000

b. Cadangan wajib : D = S/r

= 50.000/5% = Rp. 1.000.000

c. Kredit yang diberikan : D = S/r

= 950.000/5% = Rp. 19.000.000

13.3 BANK SENTRAL DAN BANK UMUM
Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Berikut di bawah ini adalah macam-macam dan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia beserta arti definisi / pengertian masing-masing bank.
Jenis-Jenis Bank :
1. Bank Sentral
Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.
2. Bank Umum
Bank umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
3. Bank Perkreditan Rakyat / BPR
Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.
13.4 KEBIJAKSANAAN MONETER
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
Setelah diuraikan mengenai tugas/fungsi serta kebijakan moneter bank sentral, berikut akan dibicarakan mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indone­sia. Undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia adalah UU Nomor 13 tahun 1968. Ada beberapa hal yang penting untuk dibicarakan, berkaitan dengan Undang-undang Bank Indonesia, yang antara lain:


A.     Tugas Pokok Bank Indonesia (bab IV pasal 7)  

Disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam:
1.   Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2.   Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta mempesluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kedua tugas pokok Bank Indonesia dapat dirinci menjadi :
1.   Pengedaran uang (pasal 26-28)
a.   Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan logam.
b.   Bank Indonesia dapat mencabut kembali uang yang telah dikeluarkan serta menarik kembali dari masyarakat.

2.   Perbankan dan Perkreditan (pasal 29-33)
Di bidang perbankan, pembinaan dilakukan dengan :
a.   Merperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan kliring.
b.   Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabiltas dan likuiditas bank umum
c.   Membimbing bank umum.
d.   Meminta laporan dan memeriksa aktivitas bank.
Di bidang perkreditan :
a.   Menyusun rencana kredit.
b.   Menetapkan tingkat dan struktur bunga.
c.   Menetapkan batasan pemberian kredit.
d.   Memberikan kredit likuiditas kepada bank.
e.   Sebagai lender of last resort.
3.   Berkaitan dengan pemerintah/APBN (pasal 34-36)
a.   Sebagai pemegang kas pemerintah,
b.   Menyelenggarakan pemindahan uang pemerintah ke seluruh wilayah Republik Indonesia,
c.   Membantu penempatan surat hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon, dan pelunasannya,
d.   Memberikan kredit dalam bentuk rekening koran untuk memperkuat kas negara..

4.   Bidang pengerahan dana masyarakat (pasal 37)
Bank Indonesia mendorong pengerahan dana masyarakat oleh perbankan umum dengan tujuan untuk usaha pernbangunan yang produktif dan beren­cana.

5.   Bidang hubungan internasional (pasal 38-40)
a.   Menyusun rencana devisa guna menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap valuta asing
b.   Melaporkan dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.


B.     Dewan Moneter (bab VI pasal 9 s/d 14)

Dalam menjalankan togas pokok tersebut harus bertitik tolak pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan bantuan dewan moneter. Hal ini berkaitan dengan tugas/fungsi dewan moneter untuk membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter dengan mengajukan patokan-patokan dalam usaha menjaga kestabilan moneter, pemenuhan kesempatan kerja, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Di samping itu, dewan moneter juga bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan Dewan Moneter diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat. Apabila Gubernur Bank Indonesia tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Moneter, maka ia dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah. Dewan Moneter ini terdiri atas 3 orang anggota yaitu menteri-menteri yang membidangi keuangan dan perekonomian serta Gubemur Bank Indonesia. Ketua Dewan moneter dipegang oleh Menteri Keuangan.

C.  Usaha-usaha Bank Indonesia (pasal 41-43)
Dalam melaksanakan tugas sebagai bank sentral maka Bank Indonesia :
a.   Memindahkan uang dan penarikan saldo.
b.   Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran.
c.   Membeli dan menjual wesel kertas perbendaharaan atas beban negara, dan surat hutang negara.
d.   Membeli dan menjuat cek, surat berharga. Membeli jaminan bank (bank garansi). 
e.   Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.
Intrumen Moneter Bank Indonesia
Dalam menjalankan fungsinya untuk mengendalikan sektor moneter. Bank Indo­nesia meng-gunakan beberapa instrumen moneter berupa kebijakan :
  1. Cash Ratio (minimum reserve requirement ratio)
  2. Discount rate (kebijaksanaan suku bunga)
  3. Open market operation (operasi pasar terbuka)
  4. Refinancing facility
  5. Credit Allocation
  6. Foreign exchange rate

Cash ratio adalah perbandingan antara alat-alat likuid yang dikuasai dengan kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar (current liabilities). Perbandingan tersebut harus menghasilkan minimal 2%, sesuai dengan ketentuan Pakto (Paket Oktober) 1988 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia menurunkan cash ratio dari 15% menjadi 2%, sehingga kemampuan loanable funds perbankan menjadi bertambah besar. Komponen alat-alat likuid yang dikuasai pada dasarnya adalah primary reserve yang terdiri dari uang kas dan saldo rekening di Bank Indonesia. Di sisi lain, secondary reserve tidak diperhitungkan di dalam cash ratio tetapi digunakan untuk menyangga primary reserve atau usaha-usaha lain yang memperoleh earn­ing assets.
Kebijakan suku bunga yang dimaksud, baik dalam bentuk simpanan maupun kredit, lebih bersifat tidak langsung dalam arti Bank Indonesia hanya memberikan pedoman saja kepada perbankan. Beberapa ciri penting kebijakan suku bunga selama masa perbangunan adalah bersifat aktif, realistik, fleksibel, dan selektif.

Kebijakan yang terakhir tersebut merupakan operasi moneter bank sentral yang amat populer. Operasi pasar terbuka yang dilakukan bank sentral adalah erat kait­annya dengan pengaturan jumlah uang yang beredar, khususnya total uang (uang kartal dan uang giral). Artinya, Bank Indonesia terjun dalam perdagangan surat berharga di pasar uang. Bila Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang beredar, maka Bank Indonesia menjual surat berharga. Dengan policy ini, uang masyarakat akan tersedot ketangan Bank Indonesia, dan sebaliknya.

Instrumen fasilitas pembiayaan dimaksudkan sebagai fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi bank-bank umum dalam bentuk kredit likuiditas. Tujuan utama instrumen ini adalah untuk memperlancar pemberian kredit oleh bank bagi kegiatan investasi, pengadaan barang kebutuhan masyarakat dan kelancaran distribusi. Kredit likuiditas dapat dibagi menjadi kredit likuiditas biasa, kredit likuiditas gadai ulang dan kredit likuiditas darurat. Semenjak deregulasi perbankan 1 Juni 1988, kebijakan ini lebih dikenal sebagai fasilitas diskonto (discount window) dan dibagi menjadi dua macam yaitu fasilitas diskonto I dan II.

Instrumen credit allocation atau dikenal juga sebagai selective credit control, merupakan pengaturan Bank Indonesia terhadap arah pemberian kredit sesuai dengan prioritas pembangunan maupun jumlah total pemberian kredit menurut sektor ekonomi yang perlu dibantu oleh perkreditan Bank Indonesia.

Perbandingan nilai mata uang rupiah dengan seperangkat mata uang asing yang beredar di pasaran dunia merupakan suatu kebijakan yang amat penting. Sebagai bank sentral yang diberi tugas untuk mengatur neraca pembayaran Indonesia, penetapan kurs mata uang asing harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Penyesuaian kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing harus dilakukan secara terus menerus, agar tidak terjadi penilaian yang terlalu rendah atau pun yang terlalu tinggi, karena kedua kondisi tersebut akan merugikan perekonomian Indonesia.




Sistem Moneter di Indonesia
Di dalarn pasar uang terdapat dua pelaku utama yaitu kelompok kreditur (yang menawarkan dana) dan kelompok debitur (yang membutuhkan dana). Pelaku: pasar uang juga dapat dilakukan dalam bentuk pengelompokan sesuai dengan perannya dalam proses penciptaan uang. Atas dasar ini, maka terdapat tiga pelaku utama dalam pasar uang yaitu :

1.   Otorita moneter (bank sentral dan pemerintah)
2.   Lembaga keuangan (bank dan bukan bank)
3.   Masyarakat (rumah tangga dan produsen)

Otorita moneter mempunyai peran utama sebagai sumber awal terciptanya uang beredar. Kelompok ini merupakan sumber penawaran uang kartal yang menjadi sumber untuk memenuhi permintaan masyaraloat akan uang, di sisi lain juga merupakan sumber penawaran uang (dikenal sebagai reserve bank) yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Dengan demkian, uang kartal (currency) dan cadangan bank adalah uang inti atau uang primer.

Lembaga keuangan dapat berbentuk bank atau bukan bank. Peran utama kelompok ini adalah sebagai sumber penawaran uang giral (demand deposit, depo­sito berjangka (time deposit), simpanan tabungan (saving deposio), serta aktiva aktiva keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat. Seluruh jenis penawaran tersebut dikenal juga sebagai uang sekunder. Berdasarkan peran yang dipegang oleh kedua kelompok di atas, yakni sebagai supplier seluruh kebutuhan uang yang diinginkan masyarakat maka kedua kelompok ini (otorita moneter dan lembaga keuangan). Disebut dengan sistim moneter (monetary system).

Masyarakat sebagai pelaku pasar uang ketiga, dapat diartikan sebagai konsu­men akhir uang yang tercipta. Uang yang diperoleh dalam hal ini dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan-kegaitan produksi, konsumsi, dan pertukaran.




Kliring
Salah satu fungsi, yang dimiliki oleh bank umum adalah melakukan transaksi lalu lintas pembayaran. Mekanisme pembayaran bagi bank umum dari satu pihak ke pihak lain, akan lebih mudah bila kedua pihak mempunyai rekening di bank yang sama. Tetapi akan lebih sukar untuk menyelesaikan pembayaran antara pihak-­pihak yang memiliki rekening, di bank yang berbeda dan lebih sukar lagi kalau bank tersebut tidak berada disatu daerah. Konsekuensinya, satu bank umum akan berhubungan langsung dengan bank umum lain dalam menyelesaikan utang piutangnya. Ini pun masih banyak dijumpai kesulitan-kesulitan antara lain jam per­temuan, tempat pertemuan, dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila bank akan menyelesaikan utang piutangnya dengan bank B, C, D dan E; maka bank A harus berhubungan langsung dengan bank-bank tersebut. Demikian pula apabila bank B akan menyelesaikan utang-piutangnya kepada bank A, C, D, F dan G, maka bank B akan berhubungan langsung dengan bank-bank tersebut. Mekanisme penyelesaian utang-piutang ini akan menyangkut banyak bank, memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang besar, serta tenaga yang kurang efisien. Keadaan demikian ini dirasa dapat menghambat kegiatan operasional perbankan. Oleh karena itu, muncul suatu gagasan untuk membentuk lembaga kliring yang kemudian­ diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral (pada tanggal 7 Maret 1967). Dengan adanya lembaga kliring, masalah seperti waktu pertemuan, tempat, siapa yang hadir, besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian utang piutang dan sebagainya, telah ditentukan dan diorganisir. Tujuan yang diinginkan dari terbentuknya lembaga kliring adalah untuk memajukan atau memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta layanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank. Dengan demikian, perhitungan utang piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan efisien.

Kata kliring berasal dari kata clear (bahasa Inggris). Kamus The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language, memberikan definisi clear­ing sebagai berikut

“The act of exchanging drafts on each other and settling the differences."

(Kegiatan mengadakan tukar menukar warkat antara satu bank dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaan-perbedaannya)

Menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia 1980, kliring adalah perhitungan utang-piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank Indonesia bagi suatu bank untuk dapat ikut serta dalam kliring adalah :

1.   Bank-bank yang telah mendapat ijin dari bank Indonesia terlebih dahulu.
2.   Bank tersebut telah menjalankan usahanya minimal 3 bulan atas ijin Menteri Keuangan.
3.   Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat, ditinjau dari bidang administrasi, pimpinan, maupun keuangan.
4.  Jumlah simpanan giro milik masyarakat di  bank yang besangkutan telah mencapai jumlah minimal 20% dari modal yang disetor.
5.   Bank.peserta kliring wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia.
6.   Bank peserta kliring wajib menyetor saldo jaminan kliring.
7.   Bank yang tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikut sertaannya dengan bank lain (peserta).

Bank peserta kliring pada suatu saat dapat dihentikan kegiatannya oleh bank Indonesia jika bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kliring serta keadaan keuangan bank yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban dalam kliring.

Di dalam lembaga kliring, semua peserta kliring bertemu untuk mengadakan perhitungan/ penyelesaian dokumen-dokumen yang diterima dari masing-masing nasabah. Dokumen-dokumen yang diselesaikan di dalam lembaga kliring disebut warkat kliring. Dengan kata lain, warkat adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Warkat-warkat yang dapat diperhitungkan.dalam kliring antara lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1.    Warkat dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (face value).
2.    Warkat-warkat tersebut dikeluarkan oleh bank peserta kliring
3.    Warkat telah jatuh tempo pada waktu diperhitungkan dalam kliring.

Pada dasamya warkat-warkat tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1.    Warkat debit. Adalah warkat bank peserta lain yang diterima di loket sendiri atau yang dapat menimbulkan tagihan bank pada peserta lain. Di dalam praktiknya, warkat debit dapat berupa cak, bilyet giro, wesel, nota kiriman uang dari kota lain untuk keuntungan nasabah.
2.    Warkat kredit. Adalah warkat bank peserta sendiri yang diterima di loket, dengan maksud untuk dipindahbukukan ke rekening lain di bank peserta lain. Dengan demikian, warkat semacarn ini merupakan utang pada bank peserta lain. Warkat kredit dapat berupa surat perintah pemindahbukuan dan nasabah giro ke rekrning giro di bank peserta lain.
















Daftar Pustaka dan Referensi
1.      Teori ekonomi mikro, yunanto Muh.,http:// staffsite.gunadarma.ac.id